Alasan Kemanusiaan, Legislator Golkar Gebrak Meja dan Minta Ketegasan Bupati Saat Bahas Honorer

Alasan Kemanusiaan, Legislator Golkar Gebrak Meja dan  Minta Ketegasan Bupati Saat Bahas Honorer

Tana Toraja, LEKATNEWS  -- Pagi yang mendung, sekelam hati para honorer/TKD (Tenaga Kontrak Daerah) yang dirumahkan sejak maret lalu.

Dari data yang diperoleh  sevanyak 2712 orang TKD, dan 282 orang diantaranya sudah mengabdi sejak 2005, dimasa Johanis Amping Situru,S.H sebagai Bupati.

Beberapa orang TKD spontan menemui Pimpinan DPRD yang sementara membahas Anggaran (TAPD dan Banggar) di Ruang Rapat Pimpinan, Senin (28/8/2023).

Saat Rapat diskor dan pimpinan Dewan melalui Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi,S.E mempersilahkan perwakilan TKD untuk memasuki ruang rapat.

Welem Sambolangi, S.E didampingi Wakil Ketua Evivana Rombe Datu, S.Pd, M.Pd, dihadiri Drs. Kendek Rante Ketua Fraksi Partai Golkar, Andarias Tadan, S.E Ketua Fraksi Partai Hanura, Leonardo Tallupadang, S.E Fraksi Griya, Yohanis Lithang Tombilangi, Fraksi NasDem.

Dari TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Plt. Sekda M.Safar, beserta beberapa unsur OPD ( Organisasi Perangkat Daerah).

Video terkait:

Abner Riak, mengutarakan harapan mereka (TKD) untuk kembali dipekerjakan/bertugas di OPD.

"Ada Surat Edaran (SE) Kemenpan-RB, dan daerah lain tidak ada masalah" demikian Abner berbicara mewakili para TKD, sambil membacakan SE . Usai mendengar harapan dan keluhan TKD, beberapa anggota Dewan memberikan reaksi simpati terhadap nasib mereka.

Randan P Sampetoding,S.E Legislator Golkar, Ketua Fraksi Golkar Drs.  Kendek Rante, dan bahkan Ketua Fraksi Hanura, Andarias Tadan, S.E angkat suara. " Dua hal sebelum pembahasan APBD, yakni SK Honorer sebagai dasar penganggaran, serta jumlah SK sesuai kebutuhan, harus terlebih dahulu ada" beber Ketua DPC Hanura Tana Toraja.

Dari informasi sebanyak 282 orang yang telah mengabdi sejak 2005.

Video terkait:

"Ini tidak adil, kami yang sejak 2005, SK Amping (JA Situru, Bupati Kala itu) belum terangkat" kesal Joni Ringan salah seorang perwakilan TKD.

Karena meminta penjelasan Pemda (dihadiri Sekda), tapi tidak menjawab, Randan P Sampetoding, S.E meradang.

"Demi alasan kemanusiaan, mereka harus mendengar sikap Pemda" kesal Randan sambil melempar setumpuk surat ke atas meja, yang sontak membuat perserta rapat kaget luar biasa, tak ada yang menyangka.

Welem Sambolangi, S.E mengatakan bahwa sebaiknya jawaban Pemda disampaikan saat paripurna pembahasan Anggaran.

Setelah semua kembali kondusif, rapat dilanjutkan sampai sore.

Semoga dengan keberpihakan Dewan pada TKD, nasib TKD serta anak-istri/suami dapat diperjuangkan.

"Pokoknya tidak ada pembahasan (anggaran perubahan dan induk, kalau persoalan TKD tidak jelas" tegas Ketua Fraksi Golkar, Drs. Kendek Rante.

 Akankah nasib baik menghampiri TKD Tana Toraja?

"DPRD Kan punya hak interplasi kenapa tdk digunakan itu? Untuk memanggil Bupati?. TKD juga masyarakat Toraja yg butuh diperhatikan pemerinta daerah?" ketus warga Toraja yang mengikuti pertemuan dari balik ruang rapat.

Sismay Eliata Tulungallo
dan Perwakilan TKD Abner Riak

"Kenapa di Enrekang bisa, Torut bisa, Kenapa Tana Toraja tidak?" kesal Sismay Eliata Tulungallo, disapa Pa' Era, salah seorang pemerhati dan penggiat Adat Budaya yang juga hadir.(FB/red)