SALAM LEKATNEWS,
Kasus Bermula sejak dilaporkan pada tahun 2012 dan penetapan tersangka pada 8 (delapan) orang dari 9 (sembilan) orang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) lazim disebut Tim 9 (beranggotakan 9 orang).
Setidaknya 8 (delapan) dari 9 (sembilan) orang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Bandara Buntu Kunik pernah merasakan dinginnya malam dalam Sel di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan (Sul-Sel) demi kepentingan penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) pada tahun 2013.
Bahkan penyidikpun sudah pernah memanggil dan memeriksa Mantan Bupati Tana Toraja 2010-2015, dan Ketua DPRD Tana Toraja, beserta mantan Ketua Komisi III DPRD Tana Toraja Tahun Anggaran (TA) 2010 dalam pemeriksaan lanjutan tahun 2017.
Ketiga Komponen telah berupaya maksimal, ada Polda Sul-Sel, BPKP dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi Selatan (Sul-Sel). Apabila dikemudian hari kasus ini (BBK) masih sulit di bawah ke "Meja Hijau" dalam Persidangan Korupsi, tidakkah lebih baik jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengambil-alih Kasus BBK?
Berjalannya waktu, para tersangka "Tersandera" Status yang sejalan dengan umur dan kondisi fisik masing-masing. Bahkan seorang diantaranya telah meninggal dunia.
Sambil menyandang status "Tersangka" beberapa orang diantaranya masih menjalankan tugas Negara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), luar biasa beban yang mereka alami?
Keberhasilan KPK dengan berbagai hentakan "OTT", akan lebih menunjukkan kelasnya sebagai Lembaga Anti Rasuah, jika menuntaskan Kasus BBK dengan mengurai dan memilah masing-masing pihak yang terlibat sesuai peran dan kewenangan yang dilakukan dalam Kasus BBK selama Supervisi sejak 2017.
Akankah KPK mengambil-alih Kasus BBK, dan menetapkan Pihak yang paling bertanggungjawab sesuai kewenangan yang dimiliki? Begitu Sulitkah?.(red)
