Drs Muhammad Hasan Basri Ambarala Sebut Sisa Menunggu SK Dari Mendagri, Terkait Penetapan Pjs di Pilkada 2020

Drs Muhammad Hasan Basri Ambarala 

Makassar, LEKATNEWS.COM -- Tinggal 12 hari lagi, KPUD akan menetapkan Pasangan calon peserta Pilkada, sesuai jadwal pada 23 September 2020. Selanjutnya pengundian nomor urut dan Masa Kampanye 26 September - hingga 5 Desember 2020.

Masa kampanye para calon setelah mendapatkan penetapan nomor urut akan dijadwalkan mulai 26 September hingga 5 Desember.

"Jadi 26 September itu sudah harus ada Pjs (Pejabat Sementara). Pjs masuk sampai berakhir masa kampanye," ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala.

Pjs yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan sementara,penetetapannya oleh Mendagri, lanjutnya.

Gubernur Sulsel mengirim nama pejabat yang direkomendasikan, harus dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) lingkup Pemprov Sulsel.

"Jadi kita harus siapkan Pjs sebelum mulai masa kampanye. Karena nantikan pejabatnya akan diusulkan ke Kemendagri dulu untuk ditetapkan. Pemerintahan inikan tidak boleh vakum," jelas Ambarala.

Penentuan pengusulan nama - nama Calon Pjs adalah kewenangan Gubernur, ungkap mantan Camat Mamajang.

"Sisa tunggu SK dari Mendagri" sebut Ambaralla, saat ditanya proses penetapan Pjs, Kamis (10/9/2020).


Ketika dikonfirmasi masa tugas Pjs, Ambarala menjelaskan sampai masa cuti berakhir.

Mengakhiri konfirmasi Tim Redaksi yang mengucapkan " Kurre Sumanga' ", "Pole Paraya" jawab Ambarala.

Ambarala, lahir di Makassar tahun 1962, putra sulung Matoa Maccini. Matoa ini  sederajat dengan kepala Distrik Bawahan dulu di pemerintahan Hamente Makassar.

Ambarala lulusan S1 Manajemen Pemerintahan Sospol Unhas 1986. Dia pernah Kuliah Fakultas Hukum. Dia Magister Hukum Tata Negara

Ambarala memulai karier di Pemprov Sulsel sebagai CPNS. Kemudian menjabat :

1. Kasubag Adm Pemerintahan Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel 1997
   2. Kasubag Penataan Daerah Pemprov 1999
   3. Camat Mamajang kota Makassar 1999
   4. Camat Rappocini kota Makassar 2004
   5. Kabid Telkom Dishub Kota Makassar
   6. Kabag Humas Pemprov 2008
   7.kabag Kerjasama Ekonomi Pemprov Sulsel
   8. Kabag TU Biro Kerjasama Pemprov Sulsel
   9. Karo Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel 2016
   10. Karo Pemerintahan Pemprov Sulsel 2017 sampai sekarang

Pernah diusulkan Mendagri menjadi Pj Bupati Jeneponto, bahkan SK nya sudah diteken Mendagri. Tetapi entah mengapa dibatalkan Gubernur kala itu.

Ambarala tak punya catatan hitam selama berkarir di Pemkot Makassar,bahkan dia digelar oleh warga Rappocini sebagai “Pahlawan Jalan Tembus”  saat jalan tembus Hertasning terhambat ditembuskan ke Hertasning Baru yang kebetulan masuk wilayah Rappocini Makassar.
Baca : 
https://bugispos.com/2019/02/24/sepak-terjang-hb-ambarala/

Saat itu pemerintah susah menembuskan jalan dari Hertasning masuk ke Hertasing Baru. Ada rumah dekat kantor Diknas yang pemiliknya tak mau tanahnya dibebaskan. Tapi akhirnya si pemilik rumah luluh juga hatinya atas pendekatan yang dilakukan Ambarala.

Punya jiwa Jurnalis, Ambarala dulunya pendiri Koran Mingguan Inti Berita. Darah jurnalistik Ambarala ternyata tak pernah padam, bahkan sampai sekarang pun Ambarala masih suka menulis.(FB)